Kementerian Zakat, mungkinkah?

Memang dalam UUD itu kewajiban negaralah yang wajib MEMELIHARA semua warganya. Apakah arti kata memelihara ini? Pagi tadi saat mengantar istri ke jatinangor, di jalanan menanjak daerah ciwaruga ada seorang kakek-kakek memakai pakaian petugas parkir berjalan tertatih-tatih dengan bantuan payungnya. Duh, seharusnya orang-orang sepuh itu DIPELIHARA OLEH NEGARA. Anak-anak kecil yang siang malam di jalanan itu seharusnya juga DIPELIHARA OLEH NEGARA.

Memelihara itu mempunyai makna juga menumbuhkan. Mungkin karena itulah BLT banyak dikritik, karena ibaratnya hanya memberi ikan, tak memberi kail. Artinya, itu bukan ditujukan untuk memberdayakan. Namanya saja BLT, Bantuan Langsung Tunai….

Untuk orang-orang sepuh yang tak lagi berdaya dan sudah melewati usia produktif (tetapi masih berada di bawah garis kemiskinan), untuk anak-anak yatim piatu yang tak ada lagi penanggungnya, untuk orang-orang yang mempunyai keterbatasan yang tak memungkinkan berproduksi seperti orang normal…. mungkin untuk kalangan seperti itulah BLT itu dikhususkan. Mungkin pemerintah perlu lebih kreatif untuk membuat dan menjalankan program kompensasi kenaikan BBM di luar BLT, misalnya:

  • Keringanan/pembebasan biaya pendidikan khususnya di pendidikan dasar
  • Keringanan/pembebasan biaya kesehatan untuk kalangan miskin yang pergi ke seluruh puskesmas dan rumah sakit pemerintah
  • Membuat pelatihan-pelatihan produktifitas dan perintisan unit-unit ekonomi lokal yang berbasis pada potensi masing-masing, disertai dengan bantuan pemasaran yang didesain oleh pemerintah. (china saja bisa, mengapa kita nggak bisa?

Sudahlah, itu sudah ada yang mikirin.

Saya pernah membaca artikel Erie Sudewo (CEO Dompet Dhuafa) tentang perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia dan beberapa negara lain. Tahukah Anda bahwa potensi zakat tahunan di Indonesia ini jauh lebih besar daripada dana yang disiapkan untuk BLT oleh pemerintah?

Dalam artikelnya itu, Erie Sudewo memimpikan andaikan saja Indonesia memiliki kementrian zakat. Kita sudah punya UU Zakat, tapi tak ada tajinya jika tak ada peraturan-peraturan teknis lainnya. Tak mungkin ada aturan-aturan teknis yang aplikatif dan tepat sasaran jika tak ada lembaga dedicated yang ngurus itu. Kalau zakat ini dikelola dengan baik, saya yakin APBN akan sangat terbantu, karena masyarakat turut aktif meringankan beban APBN dengan sirkulasi dana produktif mandiri di masyarakat. Pendidikan, kesehatan dan sektor UMKM itu adalah 3 sektor utama akan langsung terdampak dengan zakat yang berdaya.

Menurut saya kebijakan pemerintah tentang zakat adalah salah satu indikator utama, apakah pemerintah itu memperhatikan aspirasi umat islam atau tidak. Saya bermimpi ada calon presiden 2009 yang sudah mengintegrasikan kebijakan zakat ini dengan sistem makro dan mikro ekonomi nasional kita. Amin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: