TI KPU Dalam Sudut Pandang IT Principles

Seperti yang diduga sebelumnya, TI KPU menuai banyak sekali komplain dan kritikan, dari yang paling halus sampai yang paling keras. Setidaknya dari browsing sana-sini bisa disebutkan ketidaknormalan yang terjadi:

  • Perencanaan TI KPU yang sangat mepet, hanya 3 bulan sebelum pemilu diselenggarakan
  • Hasil perencanaan TI KPU yang disangsikan apakah digunakan atau tidak
  • Kontinuitas TIm PErencana yang tidak dilanjutkan
  • Tender-tender TI KPU (integrasi sistem dan Data Center) yang diputuskan tidak lebih dari 1 bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu (silakan lihat di situs KPU untuk yang ini)
  • Sistem tidak mampu menangani beban sehingga KO, baik yang disebabkan oleh keputusan penggunaan situs dinamis (here) atau kapasitas server yang kurang (here)
  • Penggunaan Intelligent Character Recognition (ICR) yang ternyata tidak dalam rekomendasi tim perencana (here)
  • Tim BPPT yang masuk di tengah perjalanan dan harus menerima apa adanya yang sudah jalan

Dari beberapa fenomena di atas bisa dilakukan analisa sebagai berikut:

  • Dari sisi perencanaan, sulit sekali dikatakan perencanaan TI KPU dilakukan dengan memadai. Tim Perencana TI KPU yang memulai kerja bulan desember 2008 memperlihatkan hal ini. Bagaimana bisa perencanaan sistem sangat kritikal seperti itu dilakukan hanya 4 bulan sebelum hari H? Bagaimana mungkin tender sistem dan infrastruktur dilakukan hanya 1 bulan menjelang hari H? Itu sangat tidak masuk akal.
  • Dari sisi siklus pengembangan dan implementasi sistem, kita bisa lihat dari sisi waktu dan tahapan-tahapan yang harus dilalui. Adalah sangat tidak rasional mempersipakan sistem aplikasi hanya 1 bulan menjelang hari H. Ini bukan menyiapkan modul aplikasi kecil yang bisa dikerjakan oleh 1 orang dengan santai nyambil ngopi. 1 bulan itu harus mengakomodir requirement analysis, development, pengujian, deployment dan training. Kapan training dilakukan ke seluruh operator di 500-an point of service? Sistem overload juga mengindikasikan kalau Load Testing tidak dilakukan, sehingga di tengah jalan harus pinjam server dari BPPT dan Telkom.
  • Tim BPPT masuk di tengah jalan, hanya 1 bulan sebelum hari H. Dan itu pun Tim BPPT harus terima yang sudah jalan. So, bagaimana pengelolaan SDM TI dari awal? Ini sangat tidak bisa diterima kaidah profesional.
  • Terakhir, ternyata hasil real count yang diakui UU itu tetap yang manual. Jadi walaupun TI KPU sehebat apa pun, ternyata hasilnya tidak bisa dianggap hasil final dan legal, karena yang legal tetap yang manual. Jadi untuk apa sistem tabulasi nasional itu?

Dari sisi IT Principles (IT Strategic Roles di sebuah organisasi, yg membedakan satu organisasi dengan yang lainnya, yang menentukan nilai kompetitif implementasi TI di satu perusahaan dengan perusahaan lainnya), keberadaan TI KPU ini jadi terlihat membingungkan, tidak jelas. Karena ketidakjelasan tersebut, maka prioritas sistem juga jadi tidak jelas, termasuk juga prioritas belanjanya.

Terlepas dari semuanya, saya tetap mengapresiasi “semangat komando” teman-teman BPPT dan komunitas yang mau jadi bemper dari segala kesemrawutan TI KPU. Sangat tidak mudah menghandle sesuatu yang tidak ikut merencanakan, yang masuknya di tengah-tengah jalan. Tetap semangat Pak Amien, Pak Agus dll….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: